108, LL SETNEG : 15 HLM. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. 28. perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain. setneg. l. Singkatan Jenis: UU: T. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Makassar, Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang No. Salya Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan . CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk. META KETERANGAN; Tipe Dokumen:. 2009/ No. Undang-undang (UU) NO. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan. Subjek. 4959, LL SETNEG : 59 HLM. 2009/ No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik. 0. Pasal 25 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAUndang-undang (UU) NO. Admin Talaud 02 April 2019 Dilihat : 4052 . Kewajiban. Undang-Undang No. Pasal 7. Informasi Hukum ESDMUU No. UU No. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas. Program Penilaian Kepatuhan ini dimulai sejak 2015 masih menggunakan nomenklatur Survei Kepatuhan pada Undang-Undang No. UU NO 25 TH 2009 - PELAYANAN PUBLIK. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2015 – 2019. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 11. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional; d. Tempat Penetapan. NOMOR 16 TAHUN 2009. Preparing. Adapun asas-asas pe layanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang No mor 25. UU 34 Tahun 2009. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. . Hak. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. - 13 - Pasal 25 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui: a. Peraturan Presiden No. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 05 Tahun 2020. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. JAKARTA – Selama tiga belas tahun, pelayanan publik di Indonesia diatur lewat Undang-Undang (UU) No. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. UU No. Solusi Meningkatkan Aparatur Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Publik Agar diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (UU/2003/25) (2003) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2009/ No. (2)We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Salah satu hak wajib pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan. 46. Undang-undang (UU) NO. 26 April 2008 Tanggal Pengundangan. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial. Info Dokumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 25/2009 harus berasaskan padakepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Download. FULL TEXT. bahwa membangun. Peraturan Pemerintah No. Masih Berlaku. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. T. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4. UU No 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor€25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat diunduh di sini. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik telah memasuki tahun keenam dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. GO. pdf. Nomor. September 25, 2021 - 04:00. 26. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan). yang. . Undang-undang No. UU No. 2014. 18 Juli 2009. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan:. 1. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan target capaian tahun 2016 sebesar 70%. pada tanggal 25 Maret 2009. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 42 TAHUN 2009. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. badan usaha jalan tol untuk jalan tol. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: UU: 11: 2008: Lain - Lain: UU No. Judul. Demikian penjelasan lebih lanjut terkait 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. merumuskan kebijakan dan. Undang-undang (UU) NO. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. peraturan perundang-undangan. 2009/ No. Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 18 Juli 2009: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 18 Juli 2009: Sumber: Lembaran Negara Republik Indonesia. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat: 1. a. Mengingat: 1. Peraturan Perundang-undangan. 25: Tahun: 2009: Tentang: Pelayanan Publik: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 18 Juli 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO:. 20 TAHUN 2003 (SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL) Info Terkini. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. Jakarta Tanggal Penetapan. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009) Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait. UU NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menginginkan bahwa dalam pelayanan publik harus benar-benar menjalankan Asas Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang tertera pada pasal 4, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal. 25 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang 25 Tahun 2009 Pelayanan 1945: 32 Negara Nomor Negara 4437) terakhir 2008 32 2004 2008 Nom-or . PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Pengaturan Pasal 25 UU 32/2009 memuat rincian dokumen amdal yakni pengkajian dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di. bahwa negara berkewajiban melayani setiap. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU 36 2008. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat m. . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 53 1 Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat melaporkan. Bidang. sancoko coko. f TUJUAN. 112 , TLN NO. Masyarakat. Berlaku: 22 Juni 2009; Sembunyikan. 147 , TLN NO. ABSTRAK: bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia. JDIH 2. Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710. f (3) Biaya/ tarif pelayanan. LN. UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. E. 0. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksana. Ditetapkan: 29 Oktober 2012. Angry. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pendahuluan Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Repulik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40, LN. 1. dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PKPA. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. pada UU No. [email protected][email protected] Legal Analysis Pusat Data Premium Stories. 25/2009 inipun masih memiliki berbagai ancaman, seperti informasi yang disampaikan masih tidak akurat, tidak lengkap, tidak utuh dan tidak memublikasikan maklumat pelayanan kepada masyarakat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 15 (b) UU 25/2009. Detail : Undang-undang (UU) 25 / 2009 : PELAYANAN PUBLIK : Katalog : Abstrak : Download : PELAYANAN PUBLIK. Undang-undang No. pdf. 18 Tahun 2020. UU 45 Tahun 2009 Perubahan UU 31 Perikanan. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024. UU 21/2007 mengatur secara menyeluruh dan terpadu kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. 27. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009. Love. Pasal 25 (5) dan 26 A (1) UU KUP→PMK 194 Tahun 2007→PER-49 Tahun 2009. TENTANG DATABASE PERATURAN. Penyelenggara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETENTUAN PENUTUP; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari. Dasar Hukum pelaksanaan penelitian Kepatuhan Undang Undang 25 Tahun 2009 adalah : 1. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. 25/2009 Ten. 68). Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum. UU_2007_28. Undang-undang (UU) No. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. E. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Diunggah oleh Harmanto Yuandhi Wibowo Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia Unduh sebagai PDF, TXT.